Penyebutan Fasis: Stigma

Postingan ulang pikiran 4 Desember 2008

Memang adakalanya satu istilah menjadi berkembang maknanya dari makna awalnya yang biasanya memiliki latar belakang historis tertentu. Sepertihalnya kata ‘fasis’ yang merupakan kata benda untuk merujuk kepada seseorang yang menganut fasisme. Secara historis fasisme terkait dengan negara ultranasionalis yang secara militer agresif — yang juga bisa dikatakan chauvinis ekstrim. Disini kita bisa lihat secara historis yang fasis itu berbentuk negara (Jerman under Fuehrer Hitler, Itali under Mussolini) atau pemimpin negara (Hitler, Mussolini, lately Bush). Saya kira sangat relevan jika saat ini kata ‘fasis’ disematkan kepada Amerika. Saya yakin siapapun secara objektif akan sepakat baik kiri, liberal atau islamis. Namun bagaimana jadinya jika sedikit2 menyebut fasis kepada siapapun?

“Jangan-jangan fasis adalah mereka yang dengan mudah menyebut fasis terhadap pihak lain”, demikian sahabat saya berujar ketika kami berbincang-bincang tentang fenomena penyebutan fasis oleh elemen-elemen kiri (individual atau organisasi).

Fasis siah! Maneh fasis!

Saya masih ingat kelompok keagamaan seperti FPI biasa disebut fasis. Dan akhir-akhir ini saya juga menemukan satu tulisan (sayapimaji.multiply.com) menyebut UU (anti) Parnografi sebagai fasis – atau saya salah menyimpulkan maksudnya mungkin orang-orang yang mengusahakan UU sebagai fasis. Saya melihat penyebutan fasis sudah menjadi senjata stigma buruk terhadap siapapun yang berlawanan dengan mereka. Mungkin awalnya ada titik berat kepada tindak kekerasan yang biasa dilakukan oleh korban penyebutan fasis itu seperti FPI misalnya. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi generalisasi terhadap semua organisasi, individual yang tidak mereka sukai.

Jika mereka bisa objektif sebenarnya masalah kekerasan FPI yang biasa merusak tempat hiburan, mabok, prostitusi dll tidak bisa dilepaskan dari disfungsi aparatus negara untuk menertibkan tempat2 tsb yang notabene konsensus publik dan secara legal terkait dengan ‘penyakit masyarakat’ yang harus dilawan bersama oleh siapapun yang masih waras termasuk mereka yang mengklaim humanis.

FPI faktanya mengikuti prosedur legal antara lain melakukan pelaporan dan pelimpahan masalah yang terkait dengan penyakit masyarakat ini ke pihak berwajib namun terkesan responnya lambat dan atau kadang berkelit-kelit – karena mungkin takut ketahuan bolongnya. Dan faktanya justru ironis dimana terkadang ditemukan aparat pun terlibat memback-up operasional tempat2 tsb atau dalam kasus lain para preman yang melakukan back-up – yang tentu menjadi lebih provokatif.

Semestinya pihak2 yang terkait seperti pemerintah haruslah mendapat kritik yang sepadan malah bisa disebut pemerintahlah yang memiliki tanggungjawab utama untuk mengeliminasi penyakit2 masyarakat. Namun kenapa justru hanya salah satu pihak yang menjadi sorotan?

“Fasis siah!”, begitulah kefrustasian terungkap bila diterjemahkan dalam kata2 semisal ketika sebuah diskusi dihentikan secara paksa oleh elemen nasionalis pancasilais (Ultimus, bandung) – saya kurang tahu katanya juga elemen Islam juga terlibat. Memang sebenarnya ketika era keterbukaan lahir setelah runtuhnya rezim orba – secara simbolis dengan lengsernya Suharto, berbagai pihak dengan latar belakang ideologi berbeda berusaha menyebarkan pemikirannya apakah itu kapitalis-liberal, yang biasanya didanai oleh yayasan2 kepanjangan negara kapitalis seperti Asia Foundation, atau sosialis dan terakhir Islam – nasionalis tidak disebutkan karena bukan ideologi yang memiliki ide dasar dan metode penerapan yang darinya diturunkan solusi2 hidup diberbagai aspek kehidupan. Namun ketika berhadapan dengan sosialis, masyarakat, khususnya para nasionalis dan muslim, – tidak harus disamakan – cukup trauma akan kekerasan2 di masa lalu yg dilakukan kekuasaan kiri seperti pembantaian para ulama dan lawan politik yang biasa mereka sebut sebagai musuh kontra-revolusi (revolusi versi mereka).

Jadi saya kira cukup dimengerti mengapa masyarakat begitu antipati dengan gejala menyeruaknya aktivisme kelompok kiri. Namun saya sendiri berpendapat memang harusnya lebih santun dalam menyikapi perbedaan. Fenomena yang terkait pemikiran harusnya dilawan dengan pemikiran juga tidak dengan kekerasan. Bukan begitu?

Namun saya juga tidak percaya bahwa jika misalnya kelompok kiri berhasil meraih kekuasaan lalu menerapkan apa yang mereka yakini, mereka bisa mentolerir kelompok atau pemikiran yang kontra terhadap pemikiran mereka. Ini tidak dikarenakan saya menggunakan fakta sejarah dimana negara kiri pun tercatat melakukan tindak kekerasan, pembunuhan lawan politik dan pemberangusan terhadap musuh-musuh mereka. Tapi dikarenakan sumber pemikiran, sumber doktrin merekapun mengabsahkan kekerasan terhadap lawan politik mereka. Saat itulah saya kira justru mereka yang benar2 fasis!

Memang penyebutan fasis sebagai stigma diperlukan antara lain untuk mengisolasi apa yang tidak mereka sukai agar dijauhi masyarakat pada saat yang sama melakukan propaganda bahwa mereka lebih humanis, altruis, ramah, tolerir agar sebaliknya diterima masyarakat — yang kemudian akan memudahkan penetrasi pemikiran (1).

Note:

(1) Persis seperti agen kapitalis-liberal bicara kemanusiaan, humanisme, toleransi pada saat yang sama mencibir musuh mereka, yang melawan hegemoni tuan mereka (amerika), dengan penyebutan ektrimis. Ironisnya justru merekapun melakukan tindakan kerekasan. Masih ingat bagaimana AKKBB yang terdiri dari elemen nasionalis dan liberal memprovokasi FPI –  berawal dari pelanggaran rute aksi AKKBB yang diizinkan polisi untuk menghindari bentrok dengan elemen Islam yang pada saat yang sama berdemonstrasi menolak kenaikan BBM — kemudian berhasil memprovokasi Negara, dengan bantuan media, ditandai dengan munculnya reaksi Negara dalam bentuk pernyataan ‘Negara tidak boleh kalah’ dari mulut SBY. Akhirnya memang negara tidak kalah dengan menunjukan kejantanannya dengan memvonis penjara pemimpin FPI. Kejantanan yang memalukan — salah ambil obat kejantanan mungkin. Kenapa asapnya ditangani tapi apinya (AKKBB) tidak tersentuh sama sekali?

Related Content